Pada hari Senin, 5 Februari 2024, STF (Sekolah Tinggi Filsafat) Driyarkara Jakarta menggelar sebuah diskusi dan deklarasi kebangsaan mengenai situasi demokrasi akhir-akhir ini. Diskusi dan deklarasi ini bertajuk “Seruan Jembatan Serong II: Nurani Memanggil.” Diskusi dan deklarasi ini sebenarnya bukan yang pertama kalinya karena pada 27 November 2023, STF Driyarkara telah menginisiasi “Seruan Kebangsaan: Forum Lintas Generasi”, mengenai harapan bangsa di tengah situasi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja. Dalam seruan yang kedua ini, Pater Augustinus Setyo Wibowo, S.J. dan Stefanus Pramono (wartawan Tempo) turut-serta menjadi narasumber forum diskusi, dilanjutkan dengan pernyataan, dan konferensi pers oleh perwakilan civitas academica STF Driyarkara Jakarta. Menyoal Etika Politik dan Bernegara Dalam diskusi mengenai etika politik dan bernegara, Pater Setyo mengawali pemaparannya mengenai etika dan politik Aristoteles. Seperti di dalam kuliah-kuliah Filsafat Yunaninya, Pater Setyo menyegarkan kembali ingatan hadirin yang sebagian besar civitas academica STF Driyarkara dan pernah belajar mengenai ide-ide Filsafat Yunani Kuno. “Etika dan politik bagian rumpun pengetahuan Aristoteles yang tak-terlepas satu sama lain karena bagi Aristoteles hanya lewat hidup berkeutamaan kita bisa bahagia,” kata beliau. Pada akhir pemaparannya, Pater Setyo mengingatkan cita-cita bangsa yang memuat etika politik dan bernegara serta tertuang dalam “Tujuan Negara Alinea ke-4 UUD 1945.” “Itulah tujuan hidup bangsa Indonesia. Itulah kebahagiaan yang hendak dituju saat kita berkomitmen hidup dalam NKRI. Sejak Reformasi 1998, kita berkomitmen bahwa sarana untuk mencapai tujuan tersebut adalah demokrasi yang inspirasi pokoknya adalah kesetaraan. Visi STF Driyarkara adalah mencerahkan budi, mengasah nurani, dan menggerakkan aksi. Peristiwa MK (Mahkamah Konstitusi) dan MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) yang mengaburkan nalar serta mengusik nurani rakyat membuat mulut kami harus berbicara,” tegas Pater Setyo. Apabila Pater Setyo mengantar diskusi dengan pemaparannya seperti di dalam ruang kelas, Stefanus Pramono lebih banyak bercerita sebagaimana profesinya sebagai wartawan Tempo dengan analisis-analisisnya yang bernas. Mas Pram, sapaan akrabnya, juga menyoroti bagaimana kecemasan mengenai demokrasi ini “semakin menjadi” melalui pengalamannya menyimak laporan-laporan Majalah Tempo yang sudah terverifikasi. Mas Pram bercerita bahwa bermula dari 2019, sinyal pelemahan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sudah kuat. Selain itu, bagi Mas Pram berpikir tiga periode saja sudah salah, apalagi mengobrak-abrik konstitusi negara melalui MK. “Ini merupakan proses penghancuran demokrasi dengan melangkahi konstitusi,” tandas Mas Pram yang sering tampil dalam podcast Tempo bernama “Bocor Alus” di YouTube. Mengakhiri cerita-ceritanya, Mas Pram berkata, “Saya tidak anti-Jokowi, saya tidak anti-Prabowo, tapi saya anti-Dinasti Politik.” Pernyataan Terbuka untuk Demokrasi Setelah diskusi di aula STF Driyarkara berakhir, segenap civitas academica STF Driyarkara juga melakukan mimbar bebas berisi pernyataan dan konferensi pers oleh perwakilan mahasiswa dan para dosen STF Driyarkara. Prof. Dr. Magnis Suseno, Dr. Simon L.P. Tjahjadi, dan Dr. Karlina Supelli turut serta berorasi dan menyampaikan pernyataan. Aida Princessa Leonardo sebagai perwakilan mahasiswi STF Driyarkara membuka mimbar bebas melalui orasinya. Dia berorasi tentang keprihatinannya mengenai keadaan demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini menjelang Pemilu 2024, “Kebebasan sipil sedang dilukai.” Pada bagian akhir, dia menyampaikan sebagaimana direfleksikan oleh Prof. Dr. Driyarkara bahwa “Manusia adalah kawan bagi sesamanya.” Selain itu, alumni STF Driyarkara, Pak Arief Susanto, pengajar di Universitas Paramadina, juga turut hadir dan memberi orasi. Pater Magnis menyampaikan tiga hal. Pertama, dalam demokrasi kita harus menerima hasilnya. “Memang perlu dengan kritis dan harus kritis,” kata beliau. Kedua, beliau menghimbau supaya pemilu dapat terselenggara dengan syarat-syaratnya, yakni jujur, adil, sesuai peraturan, dan transparan. Kita mengawasi yang paling bertanggung jawab, yakni Presiden. Ketiga, dalam memilih hendaknya kita mencegah yang paling buruk berkuasa, sebuah ungkapan yang seringkali disampaikan Pater Magnis dan didengarkan masyarakat. Mimbar bebas diakhiri dengan orasi Bu Karlina yang mengingatkan kita semua akan tanggung jawab perguruan tinggi. Beliau juga menuturkan bahwa perguruan tinggi punya sejarah panjang, mengembangkan tradisi, moral, dan kemampuan intelektual. Semua ini tertuang dalam satu: kebenaran demi kemaslahatan bersama dan terejawantahkan dalam moralitas. Perguruan tinggi itu sudah seharusnya mencerahkan masyarakat demi kebaikan umum. Mengutip kata-kata Ki Hajar Dewantoro, ia menuturkan, “Tujuan pendidikan warga-negara yang sejati adalah untuk negara dan masyarakat. Dosen dan mahasiswa punya tanggung jawab moral intelektual, apalagi melihat di negeri ini jabatan telah terdesak luangan-angan kegelapan yang tercederai. Seruan ini disampaikan sebagai seruan moral dan tugas pengabdian masyarakat-nusa-bangsa, bukan kepentingan politik. Marilah kita mendengarkan dan melaksanakan, terutama guru besar dan dosen.” Ia mengajak agar segenap civitas academica jangan membiarkan demokrasi dirusak dan penguasa mempertahankan kekuasaan. Setelah orasi-orasi dalam mimbar bebas dinyatakan, mewakili Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi-seluruh Indonesia, Pater Simon L.P. Tjahjadi sebagai Ketua STF Driyarkara memimpin deklarasi, yang memuat tiga hal pokok, antara lain; Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundamen moral kita. Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan para Pendiri Bangsa Kita, bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, Anda bertanggung jawab kepada Tuhan. Ketiga, kepada segenap warga Indonesia kami menyerukan agar memanfaatkan hak pilih Anda pada Pemilu 2024 secara bijak, dengan antara lain mencermati rekam jejak para calon presiden dan partai pendukungnya, dalam kesetiaan mereka pada penegakan HAM dan komitmen menghapus praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang telah merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Mari berdoa, berjuang dan bersaksi bagi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Sebagaimana deklarasi ini merupakan perumusan oleh Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi se-Indonesia, pokok-pokok deklarasi itu juga telah ditandatangani oleh (1) Prof. Dr. Armada Riyanto, STFT Widya Sasana, Malang; (2) Dr. Elias Tinambunan, STFT St. Yohanes, P. Siantar; (3) Dr. Otto Gusti Madung, IFTK Ledalero, Maumere; (4) Dr. C.B. Mulyatno, Fakultas Teologi Wedabhakti, Universitas Sanata Dharma; (5) Dr. Barnabas Ohoiwutun, STF Seminari Pineleng, Minahasa; (6) Drs. Y. Subani, Lic. Iur. Can., Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandira, Kupang. Pemilu: Orkestrasi Moral, bukan Orkestrasi Elektoral Belaka Diskusi dan deklarasi ini semakin mendesak mengingat masyarakat Indonesia tengah merayakan pesta demokrasi dalam pemilu. Di tengah pesta demokrasi ini, situasi demokrasi di Indonesia tampak sedang tidak baik-baik saja, mendung kian gelap di langit politik Indonesia. Ada
