Pada tanggal 7 Mei 2019, Bapak Yanuar Nugroho, Deputi Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis atas undangan Romo Agus Sriyono, SJ berkunjung dan memberikan sharing mengenai bagaimana posisi pendidikan vokasi di Indonesia dan apa arah kebijakan Presiden Jokowi terhadap pendidikan vokasi 5 tahun mendatang. Dalam paparannya di Politeknik ATMI Surakarta beliau mengatakan bahwa lebih dari 65 juta (1/3) penduduk Indonesia adalah anak muda. Namun demikian, potensi bonus demografi ini belum tergali. Menurut data dari BPS 2017, 3 dari 10 anak muda ditemukan dalam keadaan menganggur. Indonesia juga menghadapi tantangan yang mendasar, yaitu keterampilan dasar matematika, membaca, dan sains sangat rendah. Hal ini masih ditambah kenyataan bahwa banyak pekerja Indonesia terancam dengan hadirnya technology disruption (seperti Revolusi Industri 4.0). Nah di sini pemerintah melihat bahwa ketrampilan dasar yang memadai menjadi kunci tenaga kerja Indonesia bisa beradaptasi di era otomasi. Vokasi menjadi kunci bagaimana mendidik tenaga kerja muda yang terampil sekaligus bisa mengisi kebutuhan industri.
Namun demikian, ada hal yang patut disadari bahwa selama ini pemerintah selalu terlambat bergerak. Kebijakan pemerintah selalu di belakang refleksi akademik. Sedangkan refleksi akademik selalu di belakang realita. Kunci keberhasilan pendidikan vokasi sehingga menunjang pembangunan SDM dan infrastruktur adalah perlunya kemitraan erat antara pemerintah, industri, dan dunia pendidikan. Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Pendidikan vokasi sebagai bagian pembangunan SDM yang dicanangkan Jokowi sudah dijalankan mulai tahun ke-4 setelah meletakkan pondasi berupa pembangunan infrastruktur. Untuk APBN 2018 saja, anggaran pendidikan mencapai 147,5 triliun rupiah. Pendidikan akan efektif jika infrastruktur sudah dibenahi terlebih dahulu.
Saat ini, pendidikan vokasi mulai dari tingkat SMK sampai Politeknik sudah diatur dan dikoordinasikan oleh kementrian yang ditunjuk, misalnya : Politeknik oleh Kemenristekdikti. Sementara SMK oleh Kemenko PMK, Kemenperin, Kemendikbud. Namun demikian masih ada kelemahan dalam pengelolaan yang dilakukan masing-masing kementrian itu maupun dorongan keterlibatan pihak industri. Bagi pihak industri, vokasi belum menjadi nilai tambah ekonomi sehingga kesan yang ada sekarang adalah pendidikan vokasi baru dipandang sebagai provider, belum sebagai investasi. Dampaknya mereka belum mau turun tangan dalam membantu pembiayaan pendidikan vokasi. Padahal pendidikan vokasi jelas membutuhkan dana yang lebih dari pendidikan biasa.
Untuk itu diperlukan inisiatif dan kemauan duduk bersama antara institusi-institusi pendidikan vokasi, industri dan pemerintah demi membahas 3 kerangka pilar pendidikan vokasi. Kerangka itu adalah, pertama, kerangka regulasi, yaitu mengevaluasi kebijakan yang ada sekaligus mereformasi kebijakan. Kedua, kerangka institusi, yaitu merumuskan dengan jelas apa peran industri, peran pemerintah, dan peran institusi. Dengan demikian semakin jelas dengan cara bagaimana setiap perangkat mampu mengawal vokasi. Ketiga, kerangka akuntabilitas, yaitu bagaimana indikator sebuah institusi pendidikan vokasi dikatakan berhasil? Dari lulusan yang terserap atau dari industri yang terlibat?
Maka jelas, vokasi sebagai sebuah proyek negara untuk membangun manusia muda Indonesia juga sebaiknya mulai dilihat Gereja sebagai jalan merangkul dan mengangkat komunitas yang selama ini hampir selalu dan cenderung dipandang sebelah mata. Serikat Yesus Universal tentu dalam kesepahamannya dengan Gereja perlu juga mengarahkan pandangannya ke sana supaya semakin memahami dan mengimani apa yang dikatakan Paus Fransiskus dalam EG 24, “ Saya lebih menyukai Gereja yang memar, terluka dan kotor karena telah keluar ke jalan-jalan, daripada Gereja yang sakit karena menutup diri dan nyaman melekat pada rasa amannya sendiri….” serta mewujudnyatakan salah satu UAP 2019-2029 “Penjelajahan Bersama Orang Muda”. Semoga hal ini bukan hanya berkutat di tataran wacana melainkan juga terlebih menjadi gerak nyata.
V. Doni Erlangga, SJ
