Membangun Fondasi Pendidikan di Tanah Papua (Bagian 1)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on telegram

Kondisi pendidikan dan kesehatan di wilayah Indonesia Timur berbeda dengan wilayah Indonesia Barat. Mengapa kemajuan SDM (Sumber Daya Manusia) di wilayah Indonesia Timur, terutama di Papua, lambat berjalan? Ada banyak sebab.  Sekurang-kurangnya tiga faktor yang akan kami cermati berikut ini memberi kontribusi yang signifikan: geografi, pendidikan dan kesehatan, serta teknologi digital.  

1. Geografi 

Peradaban yang kita kenal sekarang ini baru mulai sejak nenek moyang kita mengenal budaya pertanian. Pada 13.000 tahun yang lalu di Afrika, terjadi disrupsi yang mengubah sejarah. Hal ini dipicu oleh kekeringan hebat yang mengubah cara bertahan  hidup. Homo Sapiens yang bertahan hidup dengan berburu dan meramu, dipaksa keadaan untuk mencari benih-benih tanaman yang kemudian dapat dibibitkan dan jenis hewan-hewan yang dapat didomestikasi. Maka, mulailah budaya bertani dan beternak. Dari sana berkembang kebutuhan untuk menciptakan teknologi pertanian, peternakan, transportasi, alat senjata, dst.

Berbeda dengan Afrika, di Papua tidak pernah terjadi kekeringan dan kelaparan – setidaknya ketika mereka masih memilih untuk memaksakan diri memakan nasi. Hujan sepanjang tahun. Hutan lebat. Kekayaan alam melimpah. Orang di Papua sudah bisa hidup tanpa perlu bertani atau beternak. Alam memanjakan mereka. Tidak dibutuhkan inovasi teknologi agar bisa bertahan hidup. Kondisi masyarakat dengan kultur berburu dan meramu di Papua saat ini, sebanyak 16% (kal.) dari  populasi OAP (Orang Asli Papua), tidak berbeda jauh dari nenek moyang kita sebelum 13.000 tahun yang lalu. 

Selain kultur berburu dan meramu, terdapat pula kultur petani 28% (kal.) dan kultur urban 56% (kal.). Menurut data resmi Badan Pusat Statistik tahun 2020, di seluruh tanah Papua, 67% penduduk tinggal di desa, sedangkan 33% di kota. Di Papua sendiri sebanyak  68.8% penduduk tinggal di desa, sedangkan di Papua Barat 65.1%. Artinya, kultur modernitas urban sudah mempengaruhi lebih dari separuh populasi OAP baik di perkotaan maupun di pedesaan. 

Kultur urban yang berciri serba praktis, cepat dan instan mulai mengubah pola kebiasaan konsumsi OAP. Cukup banyak OAP mengonsumsi nasi, bukan lagi ubi atau nota, sebagai akibat kebijakan politik “beras-isasi” Papua. Mama-mama Papua menjual nota untuk membeli indomie. Ikan dari danau dijual untuk ditukar dengan sarden. Pisang dijual untuk membeli pisang goreng. Banyak orang dari pedalaman senang pergi ke pusat-pusat kota kabupaten atau dari kabupaten pedalaman ke kota di pesisir pantai karena berbagai alasan atau tujuan. Ada yang ingin melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa, mencari akses internet, mencari tempat yang dirasa lebih aman, atau hanya sekedar jalan-jalan melihat keramaian. Moda transportasi modern telah membuat kebutuhan untuk bergerak dengan cepat terlayani dengan relatif mudah.

Bentang alam di Papua juga luar biasa kaya. Di Indonesia, hanya Papua yang mempunyai topografi pesisir pantai dan juga pegunungan hingga glacier. Bahkan Puncak Mandala (5050 mdpl), yang tertinggi di Indonesia, ada di Papua. Papua mempunyai rawa, hutan hujan dataran rendah dan dataran tinggi, terumbu karang, dan mangrove. Variasi bentang alam memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya. Baik itu dibatasi oleh pegunungan dan perbukitan, danau, sungai yang lebar dengan arusnya yang deras hingga bentangan laut dengan musim anginnya. Selain itu, tanah Papua kaya dengan potensi tambang yang meliputi minyak dan gas bumi, emas, tembaga, batubara, nikel, pasir besi dan sebagainya. Faktor geografis Papua dengan kekayaan alam yang melimpah dan mendukung penghidupan masyarakatnya juga berkontribusi pada pemerataan akses kebutuhan hidup yang esensial. 

Melihat kekayaan alam seperti ini, siapa tidak tergiur? Selain Free Port, banyak perusahaan mencari keberuntungan di Papua. Mereka bermain di segala sektor, entah di pengelolaan hasil hutan, tambang, atau laut. Ketika kepentingan ekonomi berkoalisi dengan kekuasaan negara, konflik terbuka tak bisa dihindarkan. Konflik bersenjata seperti yang terjadi saat ini di Intan Jaya, misalnya, ditengarai sarat dengan kepentingan ekonomi. 

2. Pendidikan dan Kesehatan 

Di manapun di dunia ini, pendidikan dan kesehatan selalu membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Bagaimana dengan kondisi pendidikan dan kesehatan secara umum di Papua? 

Keluarga-keluarga yang mempunyai motivasi agar anaknya memiliki peluang lebih besar dan bisa mendapat pekerjaan yang lebih  baik di era modern, akan mengirimkan anaknya ke sekolah-sekolah yang dianggap berkualitas di daerahnya. Meskipun  demikian, keinginan mendapat hasil tanpa proses panjang atau pemahaman bahwa pendidikan merupakan proses barter untuk  mendapat ijazah karena sudah membayar—warisan kultur berburu dan meramu–juga masih banyak terjadi. Biasanya mereka menuntut sekolah agar anaknya tetap lulus atau naik kelas, meskipun tidak bisa membaca atau jarang masuk  sekolah.  

Masih banyak didapati, meskipun sudah usia SMA atau bahkan perguruan tinggi, mereka tidak lancar membaca dan berhitung. Banyak gedung sekolah berdiri tetapi tidak ada KBM (Kegiatan Belajar Mengajar). Kurangnya guru baik dari segi kuantitas maupun kualitas.  Guru yang ada terlalu sering absen. Banyak murid tidak memiliki buku pelajaran meskipun dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) disediakan. Guru memberi nilai bagus supaya anak naik atau lulus meskipun anak tidak bisa membaca. Situasi tersebut umum terjadi di banyak tempat di tanah Papua. 

Prevalensi Malaria, TBC, dan HIV/AIDS cukup tinggi. Namun pengobatan penyakit seperti ini pada umumnya hanya tersedia di pusat-pusat kota. Di pedalaman banyak gedung puskesmas berdiri tetapi tidak ada obat, tidak ada dokter, tidak ada perawat. 

Faktor geografis di poin pertama tadi, berkontribusi terhadap tersedianya fasilitas bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik, juga distribusi obat atau buku. Nakes dan nadik di pedalaman harus mau hidup cukup terisolasi, jauh dari keluarganya. Penyediaan alat pendidikan dan kesehatan lebih mahal karena biaya transportasi. Oleh karena itu, semakin jauh dari pusat kota, semakin sedikit tenaga guru dan kesehatan yang mau mengabdikan diri. Guru-guru lokal yang diangkat sebagai ASN/PNS sering tidak masuk. Di Pulau Jawa guru tidak masuk paling sehari atau dua hari; di Papua bisa satu bulan atau lebih. Banyak tenaga kesehatan yang bersedia mengabdi di tempat terpencil akhirnya harus menyerah dan kembali ke kota karena minimnya fasilitas. 

Belum ada kebijakan publik di Papua yang membawa dampak perubahan positif, kecuali proyek infrastruktur jalan trans Papua (LoC 495). Kebijakan-kebijakan lain di level yang rendah. Kondisi pendidikan di level terendah LoC 38, kesehatan LoC 49. Pengiriman TNI ke Intan Jaya dan lokasi-lokasi konflik untuk memerangi OPM/KKB LoC 89. Otonomi Khusus LoC 99. Semua kebijakan publik di bawah level 200 belum akan mendatangkan perubahan yang positif bagi masyarakat. 

Pulau Papua terkaya dibanding semua pulau di Nusantara. Pulaunya sebesar 4-5 kali pulau Jawa. Populasinya tidak sampai ½ dari penduduk Jakarta. Pertumbuhan ekonomi Papua berada di posisi teratas mencapai 14.28% pada kuartal pertama 2021, sementara banyak daerah lain minus, seperti DKI Jakarta -1.65% dan Bali -9.85%. 

Kekayaan sumber daya alam Papua tidak setara dengan tingkat kualitas pendidikan dan kesehatannya. Tingkat kemiskinan, buta huruf dan rasa tidak amannya paling tinggi di Indonesia: 

  • 1 dari 3 anak di Papua stunting (31.8%)—UNICEF, 5 Mei 2021. 
  • 1 dari 37 bayi baru lahir meninggal pada bulan pertama kehidupan dan 1 dari 9 anak meninggal sebelum mencapai  usia 5 tahun.
  • 1 dari 5 anak usia 15+ di Provinsi Papua tidak bisa membaca (22.10%). –Berita Resmi Statistik BPS 15 Juli 2021.
  • 1 dari 2 anak usia 5 tahun di perdesaan Papua tidak mengenyam pendidikan dasar.
  • 1 dari 4 orang di Provinsi Papua hidup miskin (26.86%) sementara di Indonesia 1:10 orang (10.14%) –Berita Resmi Statistik BPS 15 Juli 2021.  

Pemuda yang putus sekolah menciptakan kesenjangan generasi antara para pemuda dan para tetua. Para tetua di kampung khawatir mengenai kelanjutan tradisi adat mereka. Para pemuda ini kembali ke kampung menganggur, tidak memiliki  keterampilan dalam memelihara kebun atau berburu untuk bertahan hidup. Mereka juga tidak ikut serta dalam ritus adat karena merasa hal tersebut sudah usang. Namun mereka tidak dapat ikut serta dalam modernisasi juga karena mereka tidak mencukupi kapasitasnya. Mereka adalah kelompok anomi. Mereka ini juga mudah terjebak di dalam penyimpangan sosial  atau nilai-nilai negatif yang dibawa oleh modernisasi. 

Ledakan konflik vertical (TNI vs OPM/KKB) terutama di kawasan pegunungan tengah dan konflik horizontal (konflik OAP vs pendatang, antar suku OAP) bisa terjadi kapan saja di mana saja. Setiap kali kejadian ini, anak-anak dan perempuan  sebagai kelompok rentan yang paling pertama menjadi korban. Fasilitas kesehatan semakin lumpuh karena biasanya rusak dan para nakes mengungsi. Ratusan anak pun mengungsi, kelengkapan belajar mereka hilang dan hancur. Jadwal kegiatan belajar terganggu, terutama bila konflik terjadi di saat seharusnya mereka mengalami ujian. 

Sebagai tambahan atas pendidikan formal, pendidikan keterampilan hidup sangat diperlukan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Papua. Perlu dibedakan jenis pendidikan yang diperlukan untuk masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman dan memutuskan untuk tinggal di daerahnya, dengan yang bersedia dan mampu untuk mengenyam pendidikan  di luar daerahnya. Pun perlu perubahan dengan pendidikan formal yang ada saat ini, yang masih menonjolkan kecerdasan intelektual. Beberapa lokasi di Papua menghasilkan sumber daya manusia yang kuat secara genetis untuk berlari atau atletik. Bila mereka dibina dengan benar, maka mereka dapat menjadi aset bangsa.  Masalah pendidikan di Papua bukan hanya tingkat literasi membaca dan berhitungnya yang tergolong sangat rendah.  Masalahnya ada pada pondasinya. Pendidikan apa yang bisa kita berikan apabila mereka tidak memiliki fondasi bagi pertumbuhan menyeluruh sebagai manusia? Bagaimana memperkuat fondasi keluarga bila pernikahan dini di Papua masih tiga tertinggi di Indonesia? Sebanyak 1 dari 3 atau 4 anak perempuan (25-30%) berusia 15 tahun di Papua sudah menikah.

Kenyataannya lebih dahsyat dari angka laporan. Putus sekolah dan dengan pengetahuan terbatas membesarkan anaknya.  Penting karenanya membuat perempuan mengecap 12 tahun pendidikan sehingga membantu menurunkan pernikahan anak dan meningkatkan kualitas keluarga. Pastoral persiapan perkawinan dan pendampingan keluarga-keluarga muda menjadi sangat penting di sini. 

Akibat lemahnya fondasi pendidikan bisa dilihat pada fenomena berikut ini. Emosi dominan dari anak-anak OAP yang kita  layani adalah ini: creative insecurity,worthless, jealousy, frustration, stubborn. Di kalangan anak-anak OAP seluruh tanah  Papua, jumlahnya mencapai 75% (kal.) atau 2/3 anak OAP. Sudah menjadi kebiasaan umum bahwa anak-anak OAP sering berpindah-pindah tinggalnya, dari keluarga yang satu ke keluarga yang lain. Orang tuanya membiarkan atau tidak merasa perlu mencari. Akibatnya, anak-anak tidak memiliki kepastian nilai yang dianut, karena nilai dari satu keluarga berbeda dari keluarga yang lain. Ini menciptakan rasa tidak aman setiap kali mau membuat hal-hal baru (creative insecurity). Perasaan kurang berharga sangat dominan. Orang tua yang biasa menggunakan pukulan dan kata-kata kasar menciptakan rasa tidak berharga atau rasa rendah diri dalam diri anak-anak (worthless). Ketika mereka bertemu dengan orang lain dan mulai membanding-bandingkan, muncullah rasa iri hati (jealousy). Rasa iri hati ini lahir dari kekosongan harga diri atau rendahnya kesadaran akan potensi unik yang dimiliki. 

Kontributor : PP. J Sudrijanta, SJ dan Dismas Tulolo, SJ