Pilgrims on Christ’s Mission

Mencari Rumah Institusional bagi Aspirasi Politik Warga Muda Jakarta

Date

Penelitian PRAKSIS (Pusat Riset dan Advokasi Serikat Jesus) mengungkap sebuah paradoks dalam relasi antara warga muda dan kehidupan politik. Di satu sisi, minat politik dan partisipasi sipil bernilai sosial-kolektif mereka tinggi. Di sisi lain, ikatan institusional mereka seolah terputus dengan mekanisme formal, baik komunitas dan organisasi sosial, terlebih kelompok politik.

 

Paradoks inilah yang dipaparkan dalam laporan riset PRAKSIS bertajuk “Aspirasi Tanpa Institusi: Dinamika dan Alasan Ke-(tidak)-terlibatan Politik Warga Muda Jakarta” dan dipresentasikan dalam acara Youth Political Dialogue yang diselenggarakan PRAKSIS pada Sabtu, 13 Desember 2025. Dialog ini mewadahi perjumpaan data dan pengalaman praktis lintas perspektif yang melibatkan institusi politik, entitas ekonomi dan privat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

 

Pembukaan Acara Youth Political Dialogue. (Dokumentasi: Penulis)

 

Upaya memahami dan memetakan ke-(tidak)-terlibatan politik warga muda melalui penelitian ini merupakan pencarian lanjutan PRAKSIS atas demokrasi yang memajukan kebaikan bersama. Warga muda yang dimaksud di sini bukan mereka yang sudah menjadi elit politik, anggota partai, atau pun aktivis, melainkan warga muda kebanyakan, anak-anak muda yang menjalani kehidupan sehari-hari di tengah tekanan ekonomi, di tengah persoalan sosial, dan perkara politik di tengah demokrasi Indonesia.

 

Fenomena itu dipetakan dan dipahami melalui survei representatif terhadap 400 responden usia 16-30 tahun di seluruh wilayah DKI Jakarta, dan dilanjutkan diskusi kelompok terfokus bersama 26 orang peserta. Berikutnya, temuan-temuan empiris dipahami dalam kerangka historis-struktural yang membentuk konfigurasi politik dimana warga muda tinggal.

 

Hasil Penelitian PRAKSIS
Penelitian PRAKSIS ini dipaparkan oleh Pater Angga Indraswara, S.J. bersama dua peneliti PRAKSIS, Andi Suryadi dan Maria Rosiana Sedjahtera. Hasilnya memperlihatkan tiga pola utama. Pertama, warga muda Jakarta hampir seluruhnya aktif dalam aktivitas sosial seperti mendukung produk lokal, terlibat dalam isu lingkungan, ikut komunitas kreatif, serta mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan atau minimalis. Sejumlah isu publik juga menjadi perhatian mereka, terutama pengangguran dan lapangan kerja, korupsi dan nepotisme, kenaikan biaya hidup, dan pendidikan.

 

Pemaparan hasil riset dalam Acara Youth Political Dialogue. (Dokumentasi: Penulis)

 

Keaktifan dalam aktivitas sosial disertai tingginya kepedulian, minat, dan diskursus politik dalam kehidupan keseharian, khususnya melalui media sosial. Di sini, media sosial menjadi sumber pengetahuan politik utama mereka, diikuti media massa, dan lembaga pendidikan.

 

Kendati demikian, kedua, hampir semua tidak terikat atau terafiliasi dengan institusi politik, tidak berhubungan dengan perwakilan politik, tidak aktif dalam gerakan atau forum-forum politik. Bahkan, mayoritas menjadi relawan dalam komunitas atau organisasi sosial-keagamaan juga tidak.

 

Lebih lanjut, sebagian besar warga muda Jakarta mengakui tidak pernah menyampaikan opini politiknya di media sosial dan konvensional. Lebih dari separuh mereka juga merasa kecewa terhadap politik, di mana sebagiannya sampai ke level muak. Dalam sentimen negatif yang kuat ini, ketiga, mereka memilih dalam pemilihan umum (Pemilu) sebagai bentuk keterlibatan politik yang paling mungkin, jelas, dan aman untuk dilakukan.

 

Dari hasil FGD terlihat bahwa ketiga pola tersebut didorong oleh tiga faktor utama. Pertama, sumber daya ekonomi yang terbatas membuat keterlibatan substantif dalam kehidupan politik dianggap sebagai suatu kemewahan. Kedua, akses kanal institusional-formal yang sulit memunculkan rasa tidak berdaya terhadap efektivitas partisipasi dalam urusan politik. Ketiga, tingginya risiko berpolitik membuat keterlibatan tereduksi ke dalam bentuk minimal seperti voting dan partisipasi di ruang digital, yang juga mulai sudah tidak aman.

 

Focus Group Discussion (FGD) dalam Acara Youth Political Dialogue. (Dokumentasi: Penulis)

 

Institusi Jumpa Generasi
Temuan penelitian PRAKSIS lalu ditanggapi dari ragam sudut pandang ahli. Dimulai dari Arya Bima, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang memandang temuan-temuan tersebut sangat penting untuk memahami dinamika relasi antara institusi dan generasi. Ungkap Arya, “konteks dan konten yang dialami anak muda hari ini penting untuk memprediksi keterlibatan anak muda di masa depan dalam politik.” Pemahaman atas realitas kehidupan mereka tidak dapat dipisahkan dari keakraban dengan dunia digital dan berkembangnya pengutamaan atas nilai-nilai kebebasan.

 

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu, melanjutkan dengan melihat hasil penelitian PRAKSIS sebagai dering panggilan kesadaran untuk menempatkan partisipasi politik warga muda dalam bagian utama strategi ekonomi berkelanjutan. “Kalau kita tidak meng-address isu partisipasi politik anak muda dan aspirasi mereka tidak tercapai, itu akan sangat negatif dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tegasnya. Memperkuat kapasitas mereka untuk berpartisipasi mesti dimulai dari menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, sehingga kebijakan-kebijakan sungguh menyasar sumber kekecewaan dan frustasi mereka.

 

Menyambung, Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, menilai hasil penelitian PRAKSIS mengonfirmasi refleksinya tentang masyarakat sipil yang disibukkan dengan reformasi institusional sampai-sampai abai terhadap peran aktor politik formal dan warga. Akibatnya, “pendidikan kewargaan kita sebenarnya masih belum bisa keluar dari apa yang selama berpuluh-puluh tahun dipupuk oleh Orde Baru,” tandas Bivitri. Karena itu, tambahnya, penting untuk “menumbuhkan nilai-nilai keadilan,” dan “membangun gerakan sosial yang saling terkoneksi.”

 

Melanjutkan Bivitri, anggota Dewan Penasihat Jaringan Gusdurian, Inayah Wahid memandang penelitian PRAKSIS sebagai penegasan atas fenomena dan pola yang gejalanya berkembang selama ini. Bagi Inayah, tekanan yang dialami generasi hari ini lebih besar karena batas yang membingkai kehidupan mereka juga lebih besar, terutama dengan berkembangnya dunia digital. Ungkapnya, “mereka lahir dari begitu banyak trauma, dari trauma kesehatan mental, trauma gerakan, trauma ketidakadilan.” Tidak mengherankan lalu, jika warga muda memprioritaskan keadilan melalui cara-cara mereka sendiri, misalnya, dengan humor politik. Demi memperluas keterlibatan, organisasi masyarakat, terutama agama, dapat mengambil peran yang signifikan dalam mengatasi rasa trauma dan ketakutan di kalangan warga muda.

 

Pemaparan hasil riset dalam Acara Youth Political Dialogue. (Dokumentasi: Penulis)

 

Terakhir, Presiden Direktur Kearney, Shirley Santoso, memberi penekanan pada pentingnya penelitian PRAKSIS untuk merangkul anak muda yang akan melanjutkan estafet masa depan. Menurutnya, “gerakan anak muda itu benar-benar mendorong perubahan bagi demokrasi.” Sebagai generasi yang sangat praktikal, mereka membutuhkan basis komunitas yang memungkinkan ide dan nilai dapat tersalurkan. Hal ini menentukan kualitas demokrasi, yang pada gilirannya menjadi penjelas arah kemajuan bangsa.

 

Sebaliknya, sebagaimana disorot PRAKSIS, mobilisasi yang disertai tindak kekerasan adalah muara dari tata kelembagaan politik yang tidak memberikan kanal institusional bagi warga yang tak berdaya. Dalam tekanan ekonomi terus-menerus, absennya mekanisme timbal-balik antara negara dan warga tak berdaya ini membuat mereka tumpah ruah ke jalan untuk mengungkapkan aspirasi yang telah berubah menjadi frustasi.

 

Bersama Merawat Masa Depan Demokrasi
Sebagai langkah preventif atas risiko demokrasi, PRAKSIS kemudian menawarkan dua rekomendasi yang saling menegaskan demi memperluas dan memperdalam keterlibatan politik warga muda. Selain realitas empiris, rekomendasi ini didasarkan pada prinsip penghargaan atas martabat manusia dalam upaya memajukan kebaikan bersama.

 

Peserta Acara Youth Political Dialogue. (Dokumentasi: Penulis)

 

Oleh karena itu, kanal partisipasi perlu diperluas dengan mengembangkan model pemerintahan partisipatif yang memberdayakan. Tujuan utamanya adalah menyediakan sistem pelacakan dan prosedur penyaluran aspirasi yang jelas, mekanisme penelusuran atas respons institusi. Setiap ekspresi politik, baik di dunia digital maupun non-digital, juga mesti dibalut kepastian hukum yang kuat.

 

Seraya memperkuat kanal partisipasi, kapasitas kewargaan pun mesti diperkuat melalui pendampingan dan pendidikan politik berbasis komunitas. Skema ini bertujuan membawa politik membumi dengan bahasa sehari-hari, menjadi wacana, dan membentuk habitus kewargaan dari tindakan-tindakan paling sederhana di arena ruang hidup warga muda.

 

 

Kontributor: Andi Suryadi – Peneliti PRAKSIS

More
articles