Lokakarya Pendidikan Dasar dan Menengah oleh Keuskupan Timika (14-16 April 2026)

TIMIKA – Selama tiga hari (14–16 April 2026), Keuskupan Timika menggelar Lokakarya Pendidikan Dasar dan Menengah bertajuk “Membangun Kembali Pendidikan Katolik di Tanah Papua: Menemukan Terobosan di Tengah Krisis.”

Uskup Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA, membuka lokakarya dengan kritik yang cukup menyengat. Ia menyoroti bagaimana pendidikan saat ini cenderung menjadi “pabrik” yang hanya melayani kepentingan pasar kerja. “Pendidikan kini cenderung mencetak manusia sebagai pekerja untuk keuntungan ekonomi. Materi dan uang jadi fokus utama, bukan lagi nilai-nilai luhur,” tegasnya.

Visi Uskup sangat jelas: pendidikan harus kembali menjadi paideia—proses memanusiakan manusia secara utuh. Mengutip konsep educare, ia menekankan bahwa mendidik berarti “memberi makan” jiwa dengan moral dan spiritual, sekaligus “menarik keluar” potensi unik setiap anak. Sekolah-sekolah di bawah Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) didorong untuk tidak sekadar memuja aspek kognitif melalui metode menghafal, melainkan menjadi implementasi nyata dari cinta kasih (amor et caritas).

Hari Pertama: Potret Faktual dan DNA Sejarah

Hari pertama membuka tabir pahit dari realitas di lapangan. Melalui sesi “Potret Faktual Pendidikan,” para tokoh membedah kondisi riil yang sering kali luput dari pantauan pusat. Andreas Madya Ariyanti, SCJ menceritakan ironi di wilayah pesisir seperti Kokonao, di mana satu orang guru harus berjuang mengajar kelas 1 hingga 6 sendirian. Di sisi lain, data administratif menunjukkan ketimpangan yang luar biasa; ada sekolah dengan 53 staf pengajar yang menumpuk, sementara sekolah swasta di pinggiran menjerit kekurangan tenaga.

Isu integritas juga menjadi sorotan tajam. Antonius Welerubun dari Dinas Pendidikan Mimika mengungkap adanya praktik “main mata” dan isu pemotongan dana BOS di masa lalu. “Saya pastikan ke depan tidak ada lagi pemotongan. Ini tanggung jawab moral untuk mencerdaskan anak-anak Papua,” tegasnya. Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, S.E., turut merefleksikan bahwa pada masa lalu, dengan keterbatasan, pendidikan dikelola dengan penuh tanggung jawab. Seharusnya, dengan fasilitas modern saat ini, kualitas pendidikan bisa jauh melampaui capaian di masa lalu.

Untuk melompat ke masa depan, lokakarya ini mengajak peserta menengok ke belakang melalui cermin sejarah. Provincial Serikat Jesus Provinsi Indonesia, Benedictus Hari Juliawan, S.J., mengingatkan bahwa pendidikan adalah “napas pertama” bagi misionaris di Papua. Sejarah mencatat kisah heroik tahun 1924, ketika tiga pemuda lokal, Yoseph Suni Komber, Petrus Kabes, dan Andreas Kabes, berlayar mencari misionaris untuk membawa cahaya pendidikan ke tanah mereka. Semangat “bandel” dan inisiatif umat inilah yang ingin disuntikkan kembali ke dalam nadi pendidik masa kini untuk menghadapi krisis yang sedang mengepung.

Hari Kedua: Kebudayaan, Gender, dan Rasa Ingin Tahu

Hari kedua membentangkan isu kebudayaan, gender, dan rasa ingin tahu ilmiah sebagai pilar pendidikan yang manusiawi.

Albertus Heriyanto membawa perspektif bahwa Papua sedang mengalami “krisis kebudayaan.” Banyak sekolah justru membuat siswa merasa asing di tanahnya sendiri karena kurikulum yang terlalu seragam secara nasional. Ia menawarkan konsep “Ekologi Pengetahuan Lokal”, di mana hutan, sungai, dan laut menjadi laboratorium sains yang nyata dan kontekstual. Rekomendasi konkret pun akhirnya lahir, yaitu penggunaan bahasa daerah sebagai pengantar hingga kelas 2 SD.

Hal ini diperkuat oleh pengalaman Zakharia Primaditya (Adit) di Sekolah Wana Walinge, Kosarek. Dengan metode Pendidikan Multibahasa Berbasis Bahasa Ibu (PMBBI), anak-anak pedalaman terbukti lebih percaya diri dan mampu menjadi pembawa acara (MC) dalam tiga bahasa sekaligus. Sisi pelestarian alam juga ditegaskan oleh Dr. Wika Rumbiak dari WWF Indonesia, yang menekankan pentingnya melahirkan “champion” lokal untuk menjaga benteng terakhir keanekaragaman hayati dunia di Papua.

Isu inklusivitas menjadi bahasan krusial. Esther Haluk (Sekretaris Departemen Perempuan Gereja KINGMI) membedah hambatan patriarki yang sering menempatkan perempuan di “dapur.” Ia mendesak adanya kurikulum inklusif dan infrastruktur ramah gender, seperti toilet terpisah serta kebijakan anti-kekerasan yang tegas.

Sementara itu, Esther K. Wirawan dari Sekolah GenIUS menekankan pentingnya menumbuhkan scientific curiosity (rasa ingin tahu ilmiah) untuk melindungi anak dari dampak negatif internet. Baginya, setiap anak Papua adalah genius jika diberikan stimulasi yang tepat dan diarahkan untuk memecahkan masalah di lingkungannya sendiri.

Hari Ketiga: Tata Kelola dan Peta Jalan

Hari ketiga difokuskan pada pembenahan manajemen yayasan. Peserta belajar dari “praktik baik” tiga lembaga besar.

Pertama, Yayasan Kanisius diwakili Joannes Heru Hendarto, S.J., memaparkan One Gate System Management dengan prinsip ARTS (Accountable, Responsible, Transparent, Sustainable). Digitalisasi keuangan dan personalia menjadi kunci untuk meningkatkan transparansi.

Kedua, Perkumpulan Strada, yang diwakili oleh Ageng Marwoto, S.J., menekankan pentingnya merumuskan “Profil Lulusan” serta membangun mindset pengurus secara konsisten.

Ketiga, Yayasan Xaverius Palembang, diwakili Stepanus Supardi, Pr., memperkenalkan Kurikulum SHARE sebagai mesin penggerak Deep Learning agar sekolah tetap relevan di tengah masyarakat yang heterogen.

Dukungan sektor swasta melalui PT Freeport Indonesia (PTFI) turut memperkuat optimisme. Ricardo Komul memaparkan alokasi investasi sosial rata-rata US$ 100 juta per tahun hingga 2041, dengan porsi 35% untuk pendidikan. Namun, tokoh senior Paul Sudiyo mengingatkan bahwa YPPK harus mandiri dengan membangun unit usaha sendiri dan mempertimbangkan sistem asrama (boarding school) sebagai solusi untuk meningkatkan mutu di daerah konflik.

Peta Jalan dan Resolusi Akhir

Menjelang penutupan, tim ahli yang diwakili oleh Cyprianus Kuntoro Adi, S.J., merumuskan “Peta Jalan” strategis untuk mengurai 11 masalah pendidikan akut di Papua. Strategi ini dibagi dalam tiga tahapan:

• Jangka Pendek (Stabilisasi): Pembenahan internal yayasan dan pemilihan personel yang kompeten.
• Jangka Menengah: Penerapan kurikulum kontekstual dan pembinaan guru secara berjenjang.
• Jangka Panjang: Implementasi penuh pedagogi yang relevan dan pembentukan dana abadi (endowment fund) untuk menjamin keberlanjutan pendidikan.

Tarsisius Sarkim dari Universitas Sanata Dharma menegaskan tiga syarat mutlak kebangkitan ini, yaitu kolaboratif (sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat), kontekstual (berakar pada budaya lokal), dan konsisten.

Sinergi Nyata demi Generasi Emas

Acara ditutup secara resmi di Aula Bobaigo oleh Uskup Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA dan Wakil Bupati Emanuel Kemong. Dalam sambutan penutupnya, Mgr. Bernardus menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Mimika atas dukungan dana 1 miliar rupiah dan kepada PT Freeport Indonesia atas dukungan akomodasi. “Tantangan sudah diidentifikasi. Kini saatnya bersinergi agar api semangat ini tetap menyala dan menghasilkan buah bagi kemajuan pendidikan di Keuskupan Timika,” ujar Uskup dengan nada optimistis.

Emanuel Kemong menegaskan kembali bahwa pendidikan adalah proses pembentukan karakter, bukan sekadar transfer ilmu. Dengan berakhirnya lokakarya ini, sebuah komitmen besar telah dipancangkan: Gereja, Pemerintah, dan Swasta akan berjalan beriringan untuk memastikan anak-anak di gunung dan pesisir Papua tidak hanya bisa bermimpi, tetapi juga memiliki bekal yang mumpuni untuk mewujudkan masa depan yang bermartabat di tanah mereka sendiri.